Ilustrasi polisi Hongkong memaksa membuka kunci HP warga dibuat dengan bantuan AI (Foto: Ari Kristyono)

RIWARA.ID – Kebijakan terbaru Hong Kong yang mengizinkan polisi memaksa tersangka menyerahkan password ponsel memicu perdebatan global. Di era digital, data pribadi adalah "benteng terakhir" warga negara. Namun, di bawah payung Keamanan Nasional, benteng tersebut sering kali dipaksa runtuh.

Bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan regulasi ketat di Hong Kong atau Patriot Act milik Amerika Serikat? Berikut adalah komparasinya:

1. Hong Kong (Tiongkok): Keamanan Tanpa Batas

Di bawah amandemen terbaru (Maret 2026), Hong Kong kini memiliki salah satu hukum keamanan nasional paling represif di dunia digital.

• Wewenang: Aparat bisa menyita perangkat dan memaksa dekripsi tanpa memerlukan izin pengadilan (judicial authorisation).

• Sanksi: Penolakan berakibat penjara 1 tahun, sementara pemberian informasi palsu berujung penjara 3 tahu n.

• Filosofi: Stabilitas nasional di atas segalanya. Kebebasan sipil dianggap sekunder dibandingkan upaya mencegah subversi.

2. Amerika Serikat: Warisan Patriot Act

Pasca serangan 9/11, AS melahirkan USA Patriot Act yang memperluas wewenang intelijen untuk menyadap komunikasi.

• Wewenang: FBI bisa meminta data pengguna dari perusahaan teknologi (lewat National Security Letters). Namun, untuk memaksa seseorang menyerahkan password ponsel, secara hukum AS masih terbentur Amandemen Kelima (hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri).

• Kontrol: Masih memerlukan pengadilan khusus (FISA Court), meskipun prosesnya sering tertutup dan menuai kritik dari lembaga seperti ACLU.

• Filosofi: Pengawasan massal (mass surveillance) untuk mencegah terorisme global.

3. Indonesia: UU ITE dan UU Intelijen

Indonesia tidak memiliki satu UU tunggal bernama "Keamanan Nasional", namun fungsinya tersebar di UU Intelijen, UU ITE, dan UU Terorisme.

• Wewenang: Berdasarkan UU ITE dan regulasi turunannya (seperti Permenkominfo No. 5/2020), penyelenggara sistem elektronik (seperti WhatsApp atau Google) wajib memberikan akses kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan.

• Penyadapan: UU Intelijen Negara mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan dalam kondisi mendesak, namun harus melalui penetapan ketua pengadilan negeri dalam waktu 1x24 jam.

• Password HP: Secara hukum, tidak ada aturan spesifik yang memaksa warga menyerahkan password HP secara instan di tempat kejadian seperti di Hong Kong. Namun, dalam praktik penyidikan terorisme, tekanan sering kali muncul.

• Filosofi: Mencoba menyeimbangkan antara keamanan nasional dan prosedur hukum pidana (due process of law), meski pasal-pasal "karet" di UU ITE sering dianggap mengancam privasi.

Tabel Komparasi

Indonesia saat ini berada di tengah-tengah. Secara regulasi, kita belum se-ekstrem Hong Kong yang bisa memenjarakan orang hanya karena tidak memberikan password. Namun, tren regulasi kita menunjukkan arah yang semakin ketat terhadap pengawasan data digital.

Bagi pengguna internet di Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa "kepentingan keamanan nasional" tidak disalahgunakan untuk memberangus kritik atau privasi individu. (*)